Meskipun Ikatan Dokter Indonesia menyatakan menentang RUU Pendidikan
Kedokteran, namun organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) tidak menyatakan keberatannya dengan
RUU yang kini masih digodok di DPR tersebut."Kami tidak menentang RUU itu dan agak berbeda dengan pihak-pihak yang menentang," kata Dr. Aru W. Sudoyo, SpPD, K-HOM, selaku Ketua Umum PB PAPDI, saat ditemui usai acara PAPDI - Novell Research Grant, Selasa, (3/4/2012).
Aru mengatakan, pihaknya hanya meminta agar sub spesialis tetap dipertahankan dan dihargai seperti yang ada di luar negeri serta pendidikannya diformalkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan UU no 40/2009 tentang Rumah Sakit, pendidikan dokter subspesialis diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan tingkat tiga.
"Saya optimis akan masuk. Kalau Undang-undang dari dokter umum dan spesialis masuk, maka sub spesialis juga harus masuk. Karena nanti terkait dengan ijasah, dan izin praktek. Kalau saya seorang sub spesialis hematologi onkologi, tapi ijzah saya hanya spesialis penyakit dalam agak rancu jadinya," bebernya.
Meski begitu, Aru mengaku bahwa segala sesuatunya masih bisa berubah. Bahkan ia sudah menyiapkan rencana apabila ternyata sub spesialis tidak dimasukkan ke dalam RUU pendidikan kedokteran.
"Mudah-mudahan akan diakui sub spesialis itu. Sidang pleno yang memutuskan. Kami sudah memberikan masukan dan sekarang tinggal menunggu," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Aru juga menanggapi soal belum meratanya penyebaran dokter di Indonesia yang selama ini masih berpusat di kota-kota besar. Menurutnya, merata tidaknya pendistribusian dokter sangat bergantung pada beberapa hal dan tidak terkait sebetulnya dengan RUU pendidikan kedokteran.
"Saya rasa ini masalah dana juga. Pemerintah daerah harus menyediakan dana untuk membayar dokternya. Mereka lebih nyaman di kota besar karena dapat mempraktekan ilmunya dengan leluasa karena ketersediaan alat," tutupnya.
